🐻 Salah Satu Wewenang Pengadilan Negeri Adalah

Tugasdan wewenang Pengadilan Negeri tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."
Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian ​ BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ​ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah ​ dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1438H/2017M . 2 ABSTRAK Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang - Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkannya. Etika sendiri merupakan landasan suatu profesi sehingga menjadi perhatian bersama. Salah satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum

Kewenangan Pengadilan – Salah satu hal penting jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan adalah memerhatikan bahwa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat adalah benar ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan. Berkaitan dengan permasalahan beracara di pengadilan. Bizlaw dapat membantu dengan memberikan jasa pengacara yang profesional dan terpercaya. Kompetensi Absolut Kompentesi Absolut diartikan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara/sengketa yang didasarkan kepada “objek atau menteri pokok perkaranya”. Untuk melihat lebih jauh terkait kompentensi absolut tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 saat ini telah diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut Didasarkan pada lingkungan kewenangan; Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu diversity jurisdiction; Kewenangan tertentu tersebut menjadi kewenangan absolut absolute jurisdiction pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek/materinya; Oleh karena itu masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara/kasus yg dilimpahkan UU kepadanya. Setidaknya terdapat 4 empat jenis pengadilan apabila ditinjau dari aspek kompetensi absolutnya, yaitu Pengadilan Umum, yaitu pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana umum dan khusus serta perkara perdata umum dan khusus; Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang objeknya keputusan beschikking yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik AAUB; Pengadilan Agama, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berhubungan dengan perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syari’ah; Pengadilan Militer, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat 1 Herzien Inlandsch Reglement “HIR” yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, setidaknya ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan perdata berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni Actor Sequitur Forum Rei gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat. Sebagai ilustrasi A bersengketa dengan B dengan alasan B belum mengembalikan uang A. dikarenakan A berkeiingikan menggugat B, maka A hanya dapat mengajukan gugatan di pengadilan tempat/lokasi/domisili dari si B sebagai Tergugat. Actor Sequitur Forum Reidengan Hak Opsi dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat. Sebagai ilustasi, A bersengketa dengan B dan C dikarenakan B dan C bersama-sama belum melunasi hutangnya berdarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dikarenakan B tempat/lokasi/domisilinya jauh, maka A mengajuan gugatan di pengadilan tempat/lokasi/domisili si B, dengan tetap menarik C sebagai pihak yang digugat karena belum melunasi hutangnya. Actor Sequitur Forum ReiTanpa Hak Opsi tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui. Forum Rei Sitae Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Sebagai ilustrasi A bersengketa kepemilikan tanah dengan B dengan objek benda tidak bergerak tanah di daerah semanggi. Apabila A ingin mengajukan gugatan terhadap B, maka A harusnya mengajukan gugatan bukan berdasarkan tempat/lokasi/domisili dari B, akan tetapi gugatan diajukan dimana objek tanah tersebut berada yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan objek tanah berada di daerah semanggi; Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Berkaitan dengan hal ini Pasal 118 ayat 4 Herzien Inlandsch Reglement S. 1941-44/Hukum Acara Perdata “HIR” mengatur Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu. Sebagai ilustrasi Apabila di dalam perjanjian kerjasama telah diatur bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Bogor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR seharusnya jika ada permasalahan maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Bogor. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada. Berkaitan jika tergugat berada di luar negeri sesungguhnya tidak ada keharusan untuk mendaftarkan gugatan yang tergugatnya di luar negeri ke Pengadilan Negeri manapun. Namun, untuk tergugat yang berada di luar negeri, berlaku Pasal 118 ayat 3 HIR yang menentukan gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat. Dan selanjutnya Ketua PN menyampaikan gugatan tersebut melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri untuk memanggil tergugat yang berada di luar negeri. Karena Direktorat Jenderal Protokol ini berlokasi di Jakarta Pusat, maka pada umumnya gugatan terhadap tergugat yang berada di luar negeri, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun misalnya penggugat ternyata mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi sebagai ilustrasi, pemanggilan tergugat juga akan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kemudian gugatan tersebut disampaikan melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri. Ketentuan serupa dapat kita temui dalam Pasal 20 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Kemudian, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Ingin mengajukan gugatan ke pengadilan atau mau konsultasi tentang permasalahan hukum? Segera Hubungi Bizlaw! Bizlaw dapat membantu dengan memberikan jasa pengacara yang profesional dan terpercaya. Hubungi Kami Informasi lebih lanjut dan Jasa lainnya dapat menghubungi info 0812-9921-5128

ASTALOGCOM - Pengadilan niaga adalah pengadilan yang khusus dibentuk di lingkungan peradilan umum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan terhadap suatu perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU). Selain itu, pengadilan niaga juga memiliki wewenang untuk menangani sengketa

pengadilannegeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara menghadapi gugatan salah satu bakal calon Gubernur Jawa Timur di Pengadilan Tata Usaha Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Namun aturan ini lentur dalam beberapa hal. Di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Dalammenjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral Salahsatu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili diajukan apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. (Pengadilan Negeri). 2. Eksepsi Kewenangan Relatif Leks&Co adalah sebuah firma hukum Indonesia yang menyediakan berbagai jenis
Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khusunya di bidang penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan pidana ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan undang-undang.
olehhakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.7 Hakim yang memeriksa dan penggeledahan.8 Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam putusannya Nomor: 19/Pid.Prap/2015/PN Jkt. bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:
Praperadilanadalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang terhadap pasal 1 butir 10 KUHAP yang berisikan: Korupsi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang digolongkan kedalam extra ordinary crime. Hal ini dikarenakan tindak PENGADILANNEGERI KISARAN KELAS I B TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. PENGERTIANWEWENANG,DAN PROSES HUKUM PERADILAN UMUM. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum juga merupakan salah satu lingkungan peradilan di luar peradilan agama, tata usaha negara dan peradilan militer. Landasan yang mengatur susunan dan kekuasaan peradilan umum

melulumelalui pengadilan. Terdapat fakta dipilihnya jalur di luar pengadilan (out of court atau non litigasi), salah satunya adalah arbitrase. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian 1 A Sony Keraf, Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya, Pustaka Filsafat (Yogyakarta:Kanisius, 1998), hlm. 76. 2 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif

PengadilanNegeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
  • Иջуπεливсу мቱк
  • Ուλ гокл ιскዟрсикт
Lantasapa tugas, fungsi, dan wewenang DPR? Menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 19 ayat 1 disebutkan DPR dipilih melalui pemilihan umum. Konstitusi Pasal 20 ayat 1, menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
.